Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin usaha, trafficking, kesehatan, narkoba, HIV AIDS, pemberdayaan masyarakat dan tenaga kerja menjadi isu yang diangkat saat penertiban dan sosialisasi berlangsung.

Drs. Effendi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan program penertiban dan sosialisasi dengan mentargetkan tempat hiburan ini rutin dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial bersama tim gabungan dari Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Kominfo.(24/10)

“ kami bersama tim gabungan sudah keliling ke tujuh kabupaten kota melakukan penertiban dan sosialisasi khususnya ke tempat hiburan malam”, ungkapnya.

Menurut Effendi isu izin usaha yang legal, trafficking, HIV AIDS, narkoba, dan tenaga kerja akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan ke Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesejahteraan Sosial.

“rekomendasitersebut akan kami berikan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti ke dinas-dinas terkait agar dapat segera dituntaskan dengan cepat”, tegasnya.

Cipto Nugroho , Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan, sebuah usaha haruslah memiliki izin yang jelas dan seandainya izin tersebut sudah harus habis harus diperpanjang sesuai aturan yang berlaku.

“kalo izinnya buka restoran ya harus restoran, jangan buka tempat hiburan, bahkan melakukan praktek yang tidak sesuai dengan izin”, jelasnya.

Fenomena izin usaha ilegal menjadi persoalan krusial, dimana legalitas pegawai tempat-tempat hiburan menjadi sasaran perdagangan manusia.

Selain itu praktek-praktek menyimpang seringkali terjadi di tempat hiburan baik di tempat yang legal maupun ilegal. Menurut Yudi, Penyuluh Kesehatan menjelaskan  akibat dari sex bebas akan menyebabkan penyakit kelamin bahkan HIV AIDS yang membahayakan nyawa.  

Beberapa pamflet tentang bahaya narkoba juga dipasang di tempat-tempat hiburan tersebut. Tentang bahayanya narkoba juga dijelaskan Zamzami, Staf Polda Provinsi Bangka Belitung. (fa/sc)