JAKARTA - Belakangan ini, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Bangka Belitung membuat Wakil Ketua DPRD Babel, Muhamad Amin bersama beberapa anggota datangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta. 

Selasa pagi (25/8/20), kunjungan kerja yang diikuti oleh Ranto Sendhu, Marsidi, Yoga Nursiwan, dan Johansen Tumanggor diterima oleh Rita Pranawati yang menjabat Wakil Ketua KPAI. Membuka pertemuan, Wakil Ketua DPRD Muhamad Amin menyampaikan sangat prihatin karena beberapa minggu terakhir ini terjadi beberapa kasus kekerasan seksual di Pulau Bangka dan saat ini Babel adalah zona merah kekerasan terhadap anak. " Kami merasa perlu adanya tindakan preventif dari pemda dan harus adanya kepedulian yang tinggi dan berperan dalam tangani masalah ini," ungkapnya.

Anggota DPRD asal Bangka Selatan, Marsidi tambahkan secara hukum sudah ada undang-undang juga peraturan daerah perlindungan anak, tetapi hingga saat ini sepertinya kurang ada solusi dan hukuman yang membuat pelaku jera. Padahal, sosialisasi juga sudah dilakukan. 

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati sangat terharu atas antusias DPRD akan hal ini dan sepakat dengan Wakil Ketua DPRD Muhamad Amin, mengenai tindakan preventif dan faktor pencegahan harus dilakukan dengan maksimal.
Dibutuhkan relawan hingga tingkat RT. 
Setiap keluarga dan anak harus mendapatkan perhatian. 

Sempat disampaikan juga bahwa saat ini Komisi Perlindungan Anak Daerah Bangka Belitung sudah nonaktif karena berakhirnya masa jabatan komisioner di Februari kemarin. "Besar harapan kami supaya DPRD bisa mengomunikasikan dengan gubernur dan eksekutif untuk diaktifkan kembali mengingat pentingnya peranan KPAD sebagai pengawas dan pendamping," ungkapnya.

Selain itu, diharapkan DPRD bisa mendukung dana sehingga semua program bisa terlaksana. Karena proses penyembuhan ataupun rehabilitasi korban akan membutuhkan biaya dan jangka waktu yang panjang. Alangkah baiknya dilakukan pencegahan dahulu.

Orang dewasa harus sensitif dan peduli terhadap anak. Harus tahu tempat melaporkan dan pada situasi seperti KPAD berperan. 
Dibutuhkan adanya pendamping dan pengawas terkait ini, demikian sampai Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah.

Anak harus diberikan filter / pelindung diri sendiri. Orang tua juga harus berperan aktif termasuk pihak sekolah. Kepekaan dan edukasi orang tua harus terus ditingkatkan. 

"Secepatnya kami akan sampaikan ke gubernur terkait hal ini, semoga KPAD Bangka Belitung bisa aktif kembali dan komisi IV yang membidangi akan berkoordinasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangka Belitung sehingga segera teratasi," ujar Wakil Ketua DPRD Muhamad Amin.