Jakarta – Visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur belum dapat dijalankan dengan memuaskan, khususnya tentang fokus membangun konektivitas antara desa dan kota. Selain itu program Satam Emas juga tidak dijalankan dengan maksimal. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut intensif melakukan penguatan-penguatan program ini.

Demikian disampaikan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, usai Musrenbangnas di Jakarta , Rabu malam (29/4/2015). “Hanya Kabupaten Bangka Barat saja yang sudah bisa merealisasikan anggaran Satam Emas, sedangkan kabupaten kota lain hampir tidak terserap sama sekali,” tegasnya.

Terkait sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, Gubernur mengatakan, masih mengalami kendala-kendala serius. Sebab masih lemahnya sosialisasi, koordinasi  menyebabkan kurang pahamnya kabupaten/kota mengimplementasikan program-program pemerintah provinsi. Untuk itu akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap daerah untuk memperkuat koordinasi dengan acuan petunjuk teknis yang sudah ada.

Menyinggung mengenai program Joko Widodo Presiden RI yang akan memberikan anggaran Rp100 miliar kepada daerah dinilai sangat baik, Gubernur mengharapkan ada kesiapan daerah dalam membuat program kemajuan daerah. Jangan sampai setelah dikucurkan dana dengan jumlah banyak menjadi bingung membelanjakannya.

Selain itu, Gubernur mengharapkan penyerapan anggaran di SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dapat berjalan maksimal. Untuk itu akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Kepala SKPD tidak perlu takut mengambil keputusan dalam merealisasikan anggaran demi memberikan pelayanan maksimal.

“Beberapa dinas yang penyerapan anggarannya kecil jangan takut-takut, karena akan kami pantau per tiga bulan untuk melihat progresnya. Sehingga tahu dimana item-item kelemahannya,” ungkapnya.

Realisasi penyerapan anggaran dan proses perencanaan penting. Ditekankan Gubernur, semua itu dapat dimulai dari proses musyawarah perencanaan tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Proses musren sudah berjalan baik, karena sudah melibatkan banyak komponen seperti tokoh masyarakat, LSM, pelaku usaha, mantan pejabat dan mantan kepala daerah.

“Tinggal kabupaten/kota yang mengemasnya dengan baik. Dengan sistem pembangunan saat ini, desa merupakan subjek pembangunan. Oleh karena itu peran desa dinilai sangat penting dalam proses ini,” kata Gubernur.