Pangkalpinang – Aparatur pemerintah harus bisa mengubah pola pikir agar tercipta pelayanan publik yang prima. Lima strategi pelayanan prima tersebut meliputi cepat, mudah, pasti, murah dan akuntabel. Pasalnya pemikiran yang terbentuk selama ini, birokrasi masih gemuk, lamban dan belum profesional.

Mirawati Sudjono Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pelayanan prima erat kaitnya dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, dalam pelayanan satu pintu menangani perizinan.

“Perizinan yang lambat dan bertele-tele membuat investor malas berinvestasi di suatu daerah. Namun pelayanan prima satu pintu memberikan izin tidak bertele-tele dapat menciptakan banyaknya investor datang,” katanya saat Sosialisasi Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lantai III Kantor Gubernur, Senin (30/3/2015).

Jika investasi masuk, jelasnya, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ini berkaitan erat dengan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Untuk pola kerja hendaknya dapat diubah dengan membuat standar seperti menyusun kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan, penyampaian dan pengelolaan pengaduan publik sesuai amanat Undang-Undang No 25 tahun 2009.

“Sesuai Undang-Undang No 25 tahun 2009, pelayanan prima meliputi, cepat, mudah, pasti, murah dan akuntabel,” tegasnya.

Sekarang ini ada trend pemerintah tidak lagi menggelar pameran pembangunan  yang mengusung tema tentang visi dan misi pemerintahan. Ia menambahkan, sebab pemerintah harus lebih bisa memfokuskan pada gelar inovasi pelayanan publik seperti, apa saja bentuk pelayanan publik yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat.

Lebih jauh ia menggambarkan kondisi bangsa Indonesia dalam pembangunan. Jika dilihat dari segi birokrasi masih gemuk, lamban dan belum profesional. Selain itu belum mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan investor. Tak hanya itu, sebab masih banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah yang diungkap aparat penegak hukum.

“Kondisi Indonesia melalui hasil survei masih memprihatinkan. Sedangkan dari segi infrastruktur, Indonesia belum memadai dan kurangnya anggaran negara dalam pembangunan dan pemeliharaan,” paparnya.