Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serius memperhatikan persoalan kesejahtaraan masyarakat. Kinerja aparatur dalam menjalankan program pembangunan diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergisitas serta dukungan kinerja pembangunan harus optimal. Sehingga memberi hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur saat menyambut rombongan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kantor Gubernur, Selasa (18/2/2015).

Kedatangan rombongan tersebut ke Bangka Belitung bertujuan melakukan kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi empat pilar MPR RI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain Gubernur, kegiatan ini juga dihadiri Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sejumlah kepala SKPD dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perwakilan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Tak hanya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, melalui kegiatan ini Gubernur berharap dapat berdampak terhadap peningkatan proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sehingga dapat memberikan hasil nyata dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan gerakan awal untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” ungkap Gubernur.

Sementara Oesman Sapta Wakil Ketua MPR RI mengatakan, sosialisasi ini merupakan upaya menanamkan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan seperti ini di beberapa wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatera masih sangat penting. Sebab ada guru dan dosen menganggap anak didiknya sudah kehilangan rasa nasionalisme.

“Sedangkan para buruh dan pengusaha menyampaikan, politik ekonomi global telah menghadang kesejahteraan dan usaha mereka. Sementara kalangan birokrasi menyebutkan ada kelemahan saat menjalankan visi dalam bernegara,” paparnya.

TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 mencantumkan tentang etika kehidupan berbangsa. Lebih jauh Oesman menjelaskan, persoalan etika kehidupan berbangsa menjadi problematika kebangsaan yang terjadi saat ini akibat dari proses berbangsa dan bernegara di masa silam. Konflik isu antar agama, memudarnya penghormatan terhadap hukum dan konstitusi sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

“Praktek-praktek kekuasaan yang sentralistik dan terabaikannya pembangunan di daerah, serta melemahnya toleransi dan rasa kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Ini terlihat dari rapuhnya budaya kita dalam menghadapi budaya barat,” ungkapnya.

Agenda sosialisasi empat pilar MPR RI, jelas Oesman, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika bertujuan sebagai semboyan negara.

“Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu dapat memperkuat kesadaran kita dan melahirkan tekad yang bulat untuk mewujudkan tujuan didirikannya Negara Indonesia,” tegasnya.