Jakarta - Peserta dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan angkatan ke VI Diklat Revolusi Mental Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Subang, Jawa Barat. Kendati demikian, Bangka Belitung menjadi yang pertama mengirimkan pejabat mengikuti diklat ini. Pasalnya peserta diklat sebelumnya merupakan jajaran pejabat di lingkungan kabupaten/kota.

Ermaya Suradinata Ketua Dewan Pembina Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia, Subang, Jawa Barat mengatakan, revolusi mental merupakan program yang dicanangkan Presiden. Diklat revolusi mental ini bertujuan mempersiapkan calon generasi bangsa dan menciptakan aparatur sipil negara yang bersih. Hingga saat ini diklat revolusi mental sudah menghasilkan enam angkatan.

"Peserta dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan angkatan ke VI diklat ini. Berbagai kalangan mengikuti kegiatan ini di antaranya pejabat negara, eselon, lurah, dosen hingga guru," katanya saat rombongan diklat mengunjungi Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK), di Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Lebih jauh ia menjelaskan, kampus ini sengaja dibangun sebagai tempat merevolusi mental. Peserta mengikuti diklat ini sudah siap menerima pembekalan untuk mengubah perilaku. Sebab revolusi mental merupakan suatu kegiatan untuk menggembleng manusia menjadi lebih bersih. Jika aparatur diamanatkan mengolah keuangan untuk kesejahteraan rakyat, maka uang tersebut harus sampai kepada masyarakat.

"Setelah gladi manajemen pemerintahan, selanjutnya dilakukan penutupan kegiatan diklat," jelasnya. Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) RI yang semula akan menemui rombongan berhalangan hadir.

Rombongan diklat kemudian disambut Sugihartatmo Sekretaris Menko PMK. Di hadapan peserta diklat ia mengatakan, bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi fundamental, sehingga dapat mengubah sistem sosial bangsa Indonesia. Perlu perjuangan untuk mengembalikan dan membangun karakter bangsa. Lebih jauh ia menjelaskan, budaya merupakan hasil cipta, karsa dan rasa. Budaya masyarakat Indonesia harus dipertahankan, jadi tidaklah berlebihan kalau menjalani revolusi mental sebagai upaya terobosan.

Diklat ini dapat memberantas praktek korupsi yang ada di zaman orde baru hingga sekarang. Revolusi mental tidak harus menumpahkan darah. Ia menjelaskan, dalam hal ini hanya diperlukan komitmen untuk membangun karakter bangsa dengan berbasis idiologi bangsa.

Upaya ini sebagai langkah menciptakan kesejahteraan masyarakat agar mampu menghadapi eraglobalisasi. Semua itu harus dilakukan dengan mengubah mental dan perilaku.

Banyak pemimpin politik masih mengidap penyakit bangsa kolonial dengan meniru gaya penjajah. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan berbagai penyelewengan. Ini merupakan penyakit mental dan harus ada upaya untuk melikuidasi sistem kolonial. Kini harus mampu berpikir selaras dengan kemajuan pembangunan secara nasional.

"Tanamkan pemikiran kreatif menggembleng manusia Indonesia. Sebab sehebat apapun kelembagaan yang diciptakan, tidak akan bagus jika ditangani manusia bermental tidak baik," ungkapnya.