Bangka Tengah, Koba -     Dalam rangka guna menyamakan persepsi dalam pengaturan, penataan, perizinan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sekaligus penggalian potensi pendapatan asli daerah ( PAD) melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi  untuk kabupaten dan kota di provinsi kep. Bangka Belitung ,dinas komunikasi dan informatika pemprov kep. Bangka Belitung hari ini menggelar rapat koordinasi pelayanan publik jasa pos dan telekomunikasi, hari ini rabu, 23/05 di hotel aston Bangka tengah.  

Sekretaris daerah kepulauan Bangka belitung, Syahrudin, dalam sambutan pembukaan pada acara tersebut menyampaikan berharap pengelolaan dan pengaturan penyelengaraan jasa pos dan telekomunikasi dikelola dengan baik sebagaimana dampak perkembangan industri sektor jasa pos dan telekomunikasi yang memiliki dampak ekonomi bagi daerah.

 “  tapi sekarang ini kita tahu bermunculan banyak sekali meningkatnya penyediaan tower BTS ( jaringan base transceivers Station ) yang tumbuh dikabupaten maupun di kota, nah hal-hal seperti ini perlu adanya penataan terkait implentasi atas regulasi yang ada, yang kita harapkan dengan peningkatan sektor jasa ini dapat menguatkan PAD  khususnya yang bersumber dari industri penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi ini, juga tentunya penataan ini diperlukan juga agar jangan sampai melanggar aturan tata ruang yang ada’.

Tak hanya ditinjau dari sisi ekonomi,  sekretaris daerah Syahrudin dalam sambutannya juga menghimbau agar perkembangan jaringan telekomunikasi juga dapat dimanfaatkan oleh pemda dalam upaya penataan pengelolaan tata naskah dinas institusi pemerintah yang berbasis elektronik.

Usai penyampaian sambutan, acara rapat koordinasi pelayanan publik bidang pos dan telekomunikasi siang itu, dilanjutkan dengan acara diskusi panel.  Adapun diskusi panel dimoderatori oleh sekretaris diskominfo pemprov kep. bangka belitung dihadiri oleh kepala dinas kominfo pemprov kepulauan bangka belitung, Latip Pribadi, para penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi baik swasta maupun BUMN,serta unsur instansi pemerintah terkait yakni dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten/kota.

Adapun materi diskusi pertama disampaikan oleh Sukarni Muhammad Amin selaku pejabat dari direktorat pajak dan retribusi daerah kementerian keuangan RI.  Materi yang disampaikan terkait pembahasan  implementasi pungutan retribusi daerah atas menara telekomunikasi. Dan kemudian untuk bidang jasa pos, materi disampaikan oleh irawan usman selaku Kasubdit perangko dan filateli KEMKOMINFO RI yang mengangkat tema pembahasan  terkait implementasi perizinan jasa pos dan titipan di daerah.( sm/ mc)