Berita
Pj Gubernur Suganda Catat Poin-Poin Kendala Karang Taruna
PANGKALPINANG - Mengedepankan sistem pelayanan publik yang baik untuk melayani masyarakat, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel)...
Pj Gubernur Suganda Catat Poin-Poin Kendala Karang Taruna
Intan Pitaloka
Dinas Kominfo
3 tahun yang lalu
PANGKALPINANG - Mengedepankan sistem pelayanan publik yang baik untuk melayani masyarakat, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu kembali dengan tangan terbuka menerima kedatangan teman-teman Karang Taruna Kabupaten Bangka, yang bertempat di Ruang Kerja Gubernur Kep. Babel, Selasa (4/4/23).
Dalam hal ini, disebutkan oleh Ujang Supriyanto Ketua Karang Taruna Kabupaten Bangka, kedatangan mereka bertujuan untuk bersilaturahmi kepada Pembina Karang Taruna Kep. Babel dalam hal ini ialah Pj Gubernur Kep. Babel. Juga, untuk menyampaikan beberapa kendala yang ada, kemudian mendiskusikannya kepada Suganda.
"Kedatangan kami, tentunya untuk bersilaturahmi dengan Pak Pj, yang mana beliau juga selaku pembina karang taruna tingkat provinsi. Kemudian kami ingin menyampaikan program-program karang taruna di tingkat kabupaten, dan apa-apa saja yang dibutuhkan," ujar Ujang.
Pj Gubernur Suganda dengan sigap mencatat segala keluhan yang ada di lapangan, seperti: tidak adanya Balai Latihan Kerja (BLK) di masing-masing daerah, pemberdayaan keterampilan masyarakat, hilirisasi produk hasil dari pelatihan, serta lahan bekas pertambangan timah yang masih belum dikembalikan ke pemerintah untuk diambil alih dikelola oleh masyarakat desa khususnya karang taruna.
"Intinya nanti tinggal bersurat saja, biar mudah untuk koordinasinya. Pemerintah tentunya mendukung hal positif seperti ini, karena ini bagian dari bentuk bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat," ujar Pj Gubernur.
Menurut orang nomor satu di Kep. Babel itu, pemerintah justru senang jika disambangi langsung oleh masyarakat, untuk menyampaikan apa-apa saja kebutuhan dan keluhannya. Sehingga nantinya akan terjalin dengan baik antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Jadi, hal semacam ini tentu akan didukung dan difasilitasi secara penuh olehnya.
ID
EN